Oleh: kotisipil87itb | September 17, 2008

SIAPAKAH M.IQBAL, Ketua KPPU YANG DITANGKAP KPK?

Dikutip dari : Indo Pos :Minggu, 25 Nov 2007
Lebih Dekat dengan Ketua KPPU Muhammad Iqbal

(Petikan Wawancara berikut Profile)

Begitu Laporan Masuk, Proses Tak Bisa Dihentikan Palu putusan sudah diketok. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menilai Temasek melanggar Undang-Undang Antimonopoli. Kontroversi pun muncul. Wapres Jusuf Kalla meminta Temasek menerima putusan KPPU, namun Men BUMN Sofyan Djalil meminta Temasek banding. Bagaimana dampak putusan ini terhadap iklim investasi di Indonesia? Benarkah sebagian petinggi KPPU menerima suap? Berikut wawancara wartawan Jawa Pos Agus Wirawan dan Suyunus Rizki Ekananda dengan Ketua KPPU Muhammad Iqbal.


Penerapan hukum persaingan usaha di Indonesia bagaimana?

Dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya, UU persaingan usaha di Indonesia tidak terlalu telat, tetapi dibandingkan dengan negara Eropa atau Amerika Serikat, memang kita terlambat. Tetapi, itu bukan berarti kita tertinggal. Kita bahkan dibilang banyak pengalaman sehingga diminta menjadi observer tetap oleh negara-negara maju. Sekarang ini banyak juga negara berkembang yang sudah punya hukum persaingan usaha, tapi implementasinya kurang berjalan, seperti Pakistan dan India.

Apa kesulitan dalam menangani perkara persaingan usaha?

Sebenarnya nggak terlalu sulit. Cuma ketika awal-awal hadir, memang banyak yang terkejut dengan KPPU. Biasanya, praktik monopoli atau penyalahgunaan posisi dominan dilakukan dengan terang-terangan dan seenaknya, tapi kemudian kita semprit dan kita beri denda yang semestinya. Semuanya learning by doing. Permasalahannya, SDM (sumber daya manusia) masih kurang, tapi kita telah banyak belajar dari pengalaman.

Kelemahan KPPU Indonesia jika dibandingkan dengan otoritas serupa di negara lain?

Selain investigator kita masih terlalu sedikit, dari sisi pengumpulan data, kita masih harus mencari sendiri. Di negara lain, data suatu perusahaan sudah banyak tersedia. Di sini kita harus terlebih dahulu meminta kepada mereka, padahal ada dua hal yang harus diselidiki, yaitu dari sisi analisis ekonomi serta dari analisis hukum. Data yang kita minta wajib diberikan, tapi itu kan biasanya sangat privasi bagi mereka.

Dalam menyelidiki kasus Temasek, apakah ada kesulitan?

Nggak ada kesulitan. Cuma, pada saat pengambilan keputusan atas hasil pemeriksaaan lanjutan, memang terdapat perbedaan pendapat di internal. Dari lima anggota majelis, empat menyetujui dan satu menolak, yaitu Pak Benny Pasaribu. Tapi, itu pun sebenarnya biasa karena kita sangat menghargai perbedaan pendapat. Kita akan adopsi yang suara mayoritas. Ketika semua selesai, waaah, rasanya lega banget karena kasus ini luar biasa…mungkin karena tema-nya sex (baca-temasek) ya.

Serikat Pekerja (SP) BUMN kan sudah mencabut laporannya, kenapa KPPU tetap menyelidiki Temasek?

Bahwa laporan itu bermula dari serikat pekerja BUMN memang betul. Sebenarnya, itu kami rahasiakan, tapi pelapornya sendiri sudah mendeklarasikan diri, ya, sudahlah kita tidak akan melindunginya. Kasus ini berbeda dengan perkara perdata sehingga ketika laporan itu sudah masuk ke KPPU, proses klarifikasi jalan, pemeriksaan pendahuluan sudah, maka harus jalan terus, karena ini ternyata kasus publik, bukan proses perdata serikat pekerja lagi. Ini sudah menjadi masalah konsumen telekomunikasi.

Apa yang ada di pikiran Anda ketika SP BUMN mencabut laporan itu?

Silakan tanya sendiri, tapi pengalaman di KPPU, jika pada awalnya orang bersemangat melapor, kemudian tiba-tiba mencabut, pasti ada apa-apanya. Contoh, ada satu pelapor mengenai tender gula PTPN X, dia mau ikut tender, tapi nggak bisa-bisa. Ketika dia lapor, kita periksa. Tapi ketika di tengah jalan, dia cabut laporannya. Mungkin, pihak PTPN X tahu, kemudian dia dikasih. Terus, karena dapat jatah, dia cabut laporannya. Ya nggak bisa, kita tetap jalan. Dalam kasus Temasek pasti ada something wrong di sini.

Kabarnya, ada anggota KPPU terima dana dari Altimo (perusahaan telekomunikasi Rusia) agar membuat Temasek menjual sahamnya di Indonesia?

Kalau dugaan fitnah boleh sajalah, tapi harus dibuktikan siapa yang memberi dan siapa yang menerima dana itu. Kalau tidak benar, saya ganti laporkan sebagai pencemaran nama baik. Justru sepengetahuan saya, yang melaporkan itu yang bersama Altimo dulunya, tapi berdasar informasi yang saya peroleh, mereka pecah kongsi. Tapi, pecah kongsi kok kita yang diserang. Kita telah dimanuver menjadi kambing hitamnya.

Apa bukti KPPU tidak ada hubungannya dengan Altimo?

Dulu saya malas nanggapi itu, tapi sekarang semua sudah bisa saya jelaskan. Kita respons dengan fakta apakah ada rekomendasi KPPU yang mengarah pada Altimo. Dalam putusan KPPU disebutkan, Temasek harus menjual sahamnya di Telkomsel atau Indosat kepada siapa pun, yang penting tidak terafiliasi dengan Temasek atau pembeli lainnya. Itu pun kita minta pecah-pecah maksimal 5 persen supaya semakin banyak yang punya.

Apakah penjualan maksimal 5 persen itu baik bagi perusahaan yang dijual (Telkomsel/Indosat)?

Intinya, kita tidak ingin ada kepemilikan yang mendominasi dan gampang diatur oleh mereka (Temasek). Penjualan maksimal 5 persen itu dalam rangka supaya tidak ada perusahaan yang terafiliasi dengan pemilik sekarang. Kita ingin yang memiliki perusahaan itu lebih banyak lagi. Pemilik yang lebih banyak tentu lebih bagus. Itu sekaligus menjawab kita tidak mengarahkan ke satu atau dua pihak karena tidak perlu ada kata-kata itu.

Kenapa KPPU tidak memproses sejak 2002 saat pertama Temasek mengakuisisi Indosat dari pemerintah?

Pemerintah tidak minta pendapat KPPU pada waktu itu, malah pada waktu ada pembelaan kita baru tahu. Men BUMN pada waktu itu, Laksamana Sukardi, memberikan laporan kepada DPR bahwa pada 23 Januari 2003 telah diadakan rapat konsultasi dengan KPPU mengenai divestasi (Indosat).

Nah, pada tanggal itu ketika kita cek, sama sekali tidak ada rapat dengan pemerintah, yang ada kita rapat internal di KPPU. Kita punya berita acaranya kok, setiap Senin, Rabu, dan Kamis kita rapat internal.

Berarti Laksamana Sukardi telah membuat kebohongan publik?

Ya, dia sengaja bilang itu untuk tutup-tutupi bahwa penjualan Indosat sudah tidak ada masalah dengan UU persaingan usaha. Artinya, memang dari dulu tidak dikonsultasikan kepada kita. Menurut kita, itu telah menjadi kebohongan publik kalau memang seperti yang disebut-sebut tanggal itu ada rapat konsultasi dengan KPPU. Sementara PP tentang merger belum ada sehingga kita tidak bisa bahas itu melalui Pasal 28 UU Nomor 5 Tahun 1999 (tentang merger).

Temasek tetap membantah melakukan monopoli karena sahamnya tidak mayoritas di kedua perusahaan tersebut?

Makanya, kasus ini harus dipahami lebih dalam. Dalam pasal 27 tidak hanya melihat tentang unsur kepemilikan, ada juga unsur pangsa pasar, termasuk juga seberapa besar dampaknya. Kalau yang diributkan itu hanya salah satu unsur saja, memang Temasek hanya menguasai sekitar 41 persen saham Indosat dan 35 persen saham di Telkomsel, belum sampai 50 persen, tapi kita belum bicara tentang pangsa pasarnya. Yang disebut dalam pasal 27 ada kata-kata 50 persen kemudian 75 persen itu pangsa pasarnya.

Meskipun jika digabung saham Temasek di Telkomsel dan Indosat tidak sampai 50 persen?

Mengenai kepemilikan, pasal 27 tidak menyebut angka, yang penting mereka ada share di dua perusahaan itu. Tidak lebih dari 50 persen memang, tapi kedua perusahaan itu punya pangsa pasar lebih dari 80 persen. Di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, kalau satu, dua, atau tiga kelompok pelaku usaha memiliki pangsa pasar lebih dari 75 persen, itu indikasi kartel. Jangan lihat sahamnya. Memang itu kita lihat pada awalnya, tetapi kemudian bergeser ke pangsa pasarnya, lalu dampaknya yang juga banyak, seperti price leadership, consumer loss, dan lain-lain.

Di dalam saham Asia Mobile Holding (pemegang saham Indosat) terdapat saham pemerintah Qatar, apakah mungkin Temasek bisa kontrol?

Temasek itu telah menguasai Telkomsel dan Indosat. Mereka sengaja mengerdilkan Indosat demi membesarkan Telkomsel. Buktinya, pembangunan Base Transmiter System (BTS) Indosat tidak jalan dari dulu sehingga pangsa pasarnya terus turun. Meski di dalamnya ada saham Qatar, ya itulah hebatnya Temasek, kepemilikan saham Qatar itu pun masih dalam konteks Temasek juga. Mengenai denda Rp 25 miliar yang kita kenakan terhadap Asia Holding, mereka (Qatar) sampai sekarang tidak ada marah atau bagaimana, itu kan bukan pemerintah Qatar, tapi perusahaan Qatar.

Apakah nasionalisme turut memengaruhi putusan KPPU terkait potensi penyadapan telekomunikasi Indonesia oleh Singapura?

Tidak, kami tidak melihat faktor lain selain pelanggaran hukum persaingan usaha sesuai UU Nomor 5 Tahun 1999. Terutama pasal 27 itu, karena sudah merugikan konsumen telekomunikasi. Dan kalaupun sahamnya (di Indosat atau Telkomsel) dijual, nggak ada yang dirugikan kok, dia akan dapat untung juga. Dulu kan belinya Rp 4.000, sekarang dijual bisa Rp 6.000, nggak tahulah berapa sekarang. Pasti untung.

Direksi Telkomsel menolak menurunkan tarif 15 persen karena itu akan merugikan perusahaan, bagaimana?

Saya sarankan segera saja dilaksanakan, karena kalau keputusan itu dijalankan, tentunya, pertama konsumen akan diuntungkan, kedua industri telekomunikasi, ketiga ekonomi Indonesia. Makanya, ketika saya dengar Direksi Telkomsel bilang, wah kalau kita ikuti putusan KPPU, Telkomsel akan rugi besar. Menurut saya, itu pernyataan yang tidak profesional dan takut bersaing. Ketika kita buka industri penerbangan, Garuda turun tarif hingga 50 persen, tapi dia malah banyak penumpangnya dan untung besar. Jadi, pendapat itu keliru, orang seperti itu kok dijadikan direksi. Kalau saya pemegang saham, pecat aja dia.

Ada pihak menilai putusan itu bisa merusak iklim investasi?

Kalau dari pengalaman kita menangani kasus persaingan usaha, tidak ada yang berdampak pada iklim investasi. Dulu kita pernah tangani kasus Carrefour, bahkan kita telah kenakan denda materiil. Dia (Carrefour) keberatan kemudian banding ke pengadilan negeri, ditolak, lalu banding ke Mahkamah Agung ditolak. Lalu, apakah Carrefour lantas lari dari Indonesia, atau apakah bisnis ritel semakin menurun. Tidak. Apalagi ini bisnis telekomunikasi yang nggak ada matinya. Presiden kan juga sudah bilang tidak ganggu investasi, keberatan seperti itu mengada-ada.

Mantan Ketua KPPU Soetrisno Iwantono menilai pemeriksaan KPPU kepada Temasek tidak benar?

Pak Iwantono itu kan dulunya di sini, saya yakin dia tahu UU Nomor 5 Tahun 1999 itu isinya apa. Bahkan, menurut saya, sekarang sudah ada perbaikan proses penanganan perkara dengan tahap-tahap yang lebih baik. Saat Pak Iwantono di sini, situasinya kurang baik kalau dibanding sekarang. Jadi, menurut saya, kok kayaknya sebagai mantan orang KPPU seharusnya nggak begitu. Dalam kasus ini, saya makin bertanya-tanya, posisi Iwantono itu sebenarnya di mana. (*)

Data Pribadi

Nama : Ir H Mohammad Iqbal
Tempat / Tgl Lahir : Jogjakarta, 9 November 1955
Agama : Islam
Pendidikan : Sarjana Teknik Industri Institut Teknologi Bandung
Status : Kawin
Istri : Andralilianti Soekardi
Anak : 1. Fitra Diena Shefrianti
2. Irfani Hikma Ihsani
Alamat Kantor : Jl Ir H Juanda No 36, Jakarta Pusat 10120 Indonesia Telp. +62 – 21 – 3507015 / 43 / 73 Fax +62 – 21 – 3507008
Email. iqbalindo@hotmail.com, m.iqbal@kppu.or.id
Alamat Rumah : Jl. Kubis II/9 RT.001/05, Pondok Cabe Illir, Pamulang 15418 Tangerang Telp./ Fax +62 – 21 – 7421956

Jabatan yang pernah diduduki :

1. 1977
Ketua Presidium Dewan Mahasiswa ITB
2. 1979 – 1981
Sekretaris umum Koperasi Kesejahteraan Mahasiswa Bandung

3. 1979 – 1981
Ketua bidang kekaryaan PB HMI
4. 1981 – 1984 dan 1984 – 1987
Ketua I Koperasi Pemuda Indonesia (Kopindo)
5. 1981 – 1982
Anggota panitia persiapan pendirian Ikopin
6. 1987 – 1999
Ketua umum Koperasi Pemuda Indonesia (Kopindo)
7. 1983 – 1997
Ketua Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin)
8. 1984 – 1999
Anggota Tim Nasional Pengkajian Pengkoperasian Dep Koperasi dan PPK

About these ads

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: